Skip to content

Membangun Penegakan Hukum yang Berkeadilan

30/12/2008

Membangun Penegakan Hukum yang berkeadilan

Oleh: Charles Hutahaean

Ketika banyak orang membungkam sebab takut akan pembalasan, dan lebih banyak lagi yang munafik dan menjilat dengan harapan selamat dan bahkan memperoleh hadiah, ia justru memilih untuk terus berjuang. Ia tidak takut. Uang tidak berhasil menggodanya. Ancaman tidak membuatnya gentar. Bahkan kekuasaan tidak membuatnya terpesona. Tekad utamanya hanyalah mengembalikan kebebasan pada negerinya” (Hakim Isagani Cruz dalam keputusan Mahkamah Agung Filipina tanggal 22 September 1986)

Sebagai negara berkembang yang Indonesia yang mempunyai populasi ketiga terbesar dunia yang terdiri berbagai macam etnis, agama, dan kebudayaan menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik sekaligus mempunyai beragam dinamika dalam berbangsa dan bernegara. Tumbuh kembangnya masyarakat Indonesia kemudian menjadi tidak menentu dan ke hilangan arah dan tidak beraturan baik dari segi politik yang penuh dengan aroma kepentingan partai atau golongan yang selalu ingin mendominasi, rendahnya solidaritas masyarakat, dehumanisasi pengambilan kebijakan yang melanggar hak-hak dasar warganegara, kemiskinan structural dan lemahnya penegakan dan kesetaraan hukum adalah tugas berat dalam mengurus negara oleh aparatur dan alat negara disatu sisi, dan penelantaraan dan pembiaraan situasi yang menyebabkan pengorbanan yang menjadikan lemahnya kekuatan masyarakat di sisi lain. Negara sebagai pemeran utama dalam pengambilan kebijakan, tidak mungkin bekerja secara efektif jika tidak dilandaskan pada masyarakat yang kuat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Meminjam pendapat Thomas Jefferson, kekuataan demokrasi terletak pada mozaik indah,..kebebasan berserikat” yang lepas dari pengaruh dan pengawasan pemerintah, demokrasi dalam urusan-urusan internal organisasinya, dan yang anggotanya terdiri dari masyarakt sipil. Ketika masyarakat kuat dan beradab maka dengan sendirinya negara akan menjadi negara berdaulat.

Demokrasi Masyarakat dan Penegakkan Hukum

Dalam demokrasi persamaan hak dan perlindungan hak-hak dasar adalah adalah tujuan utama untuk menciptakan sebuah negara demokrastis, hukum sebagai alat selayaknya menjadikan demokrasi semakin bernyawa dan hidup. Keseragaman dan kesatuan gerak antara hukum dan demokrasi sudah selayaknya diciptakan demi menciptakan sebuah negara demokrasi yang bermakna. Ruang-ruang kebebasan yang diharapkan, berubah menjadi ketidakteraturan yang mengakibatkan demokrasi yang prosedural dimana minim akan partisipasi masyarakat sipil tetapi menghabiskan biaya tinggi. otonomi daerah yang bersemangatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang dimanifestasikan dengan desentralisasi dan kewenangan mengatur rumah tangga daerah sendiri kemudian semakin mengerdilkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam mengatur kebutuhan mereka. Elemen pro-demokrasi sendiri (me)lupa bahwa masyarakat masih rentan. Demokrasi prosedural adalah kesalahan negara dalam mengerjakan bangunan demokrasi yang bermakna dan beradab serta lemahnya kontrol elemen pro-demokrasi yang menjadikan demokrasi menjadi ladang kekuasaan dan pembantaian ide-ide kreatif bernegara. Keruntuhan rezim otoriter Soeharto 1998 adalah benih yang gagal ditanam dan digerakan sebagai momentum perubahan politik dan pemberdayaan masyarakat, hal ini yang membuat reformasi menjadi gagal dan tidak menciptakan perubahan di masyarakat secara menyeluruh. Kebebasan semakin terbuka, namun partisipasi hanya sebatas pada mobilisasi jangka pendek, masyarakat harus pula mengorganisasikan diri mereka dengan cara baru yang berbeda, bukan lagi mobilisasi jangka pendek untuk meruntuhkan rezim diktator, tetapi jangka panjang yang lebih multidimensi guna membuat demokrasi teraplikasi sebagaiman seharusnya. Pada masa transisi dari rezim otoriter ke reformasi yang hanya mengubah tatanan politik tingkat elit seperti partai politik peserta pemilu 1999, lembaga -lembaga negara, tetapi di tingkat akar rumput tidak terjadi perubahan pola pikir dan perubahan perilaku. Hukum sebagai tonggak keadilan keseharian semakin menjauh dari keadilan masyarakat, kendati negara ini adalah negara hukum. Yang sejatinya negara hukum meminjam pendapat Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya.Tidak tuntasnya pengadilan Soeharto adalah bukti nyata bahwa hukum masih belum berpihak kepada keadilan masyarakat. Ketidakberdayaan hukum terhadap kekuasaan, dan uang adalah bukti nyata bahwa semakin tumpulnya pedang keadilan di Indonesia.

Masyarakat dan Penguatan Jejaring Penegakan Hukum.

Pada masa rezim orde baru Peradilan ada dibawah bayang-bayang kekuasaan otoriter Soeharto, salah satu contoh Kasus Kedung Ombo yang menenggelamkan Perkampungan Masyarakat, Tanjung Priuk, Muchtar Pakpahan, dan Tempo, dimana Mahkamah Agung justru dikontrol dan diintervensi oleh pemerintah pada saat itu Setelah tumbangnya rezim Orde baru peradilan kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian direvisi 5 tahun kemudian dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan yang paling mendasar yaitu berkaitan dengan restrukturisasi Mahkamah Agung yang terpisah dengan departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM). Namun ancaman yang sekarang belum tuntas adalah mafia peradilan yang tidak saja melibatkan aparat hukum tetapi juga komponen yang berkaitan langsung dengan pengadilan yang membentuk jejaring korupsi yang sulit ditembus.

Dalam membuat aturan hukum sebagai aturan yang mengikat dan berlaku di masyarakat, negara mempunyai mekanisme yang berlaku. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang sejatinya melibatkan unsur yuridis, akademisi, dan masyarakat ternyata seringkali dijadikan sebuah ajang lobi kepentingan pembuatan undang-undang seperti parpol, pemerintah, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung terhadap undang-undang yang dibuat. Dalam beberapa kasus banyak peraturan yang diputuskan tampa mengundang komponen masyarakat, dan terkadang minim sosialisasi kepada masyarakat. Peluang ini menyuburkan praktek korupsi dikalangan Legislatif baik di pusat maupun di daerah. Pemberlakukan Perda Ketertiban Umum DKI Jakarta yang banyak ditolak elemen masyarakat adalah contoh konkrit bagaimana proses advokasi kebijakan seringkali bersinggungan dengan kepentingan politik pemerintah dan legislatif di daerah. Legislatif (daerah/pusat) yang berfungsi dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian berubah menjadi persekongkolan politik partai, golongan dan pemodal dengan mengatasnamakan rakyat. Di tingkat pemerintah masih kurangnya koordinasi antar departemen, dan sementara di legislatif seringkali dilangkahi kewenangannya oleh pemerintah daerah dalam pemberlakuan peraturan. Jika dalam pembentukannya saja sudah penuh dengan masalah maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menjadi korban dari kebijakan yang dibuat.

Kontrol terhadap kebijakan yang dibuat sampai saat ini membuka peluang bagi elemen masyarakat untuk menyatakan keberatan, penolakan terhadap aturan yang dibuat maupun yang akan dibuat. Pendaftaran gugatan terhadap kebijakan melalui Mahkamah Konstitusi, pengadilan, maupun pengadilan Tata Usaha Negara telah membuka akses-akses perlawanan terhadap kebijakan yang tidak berpihak dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Peluang ini sudah seharusnya dijadikan alat perjuangan elemen masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kebijakan yang sewenang-wenang oleh aparatur negara dalam membuat aturan hukum yang berlaku di masyarakat, dan juga sebagai bentuk abstraksi-abstraksi dari interaksi-interkasi sosial dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial dimasyarakat]Namun ditengah arus kebebasan yang berlangsung, penegakan hukum belum menjadi ruang bersama bagi pencari keadilan itu sendiri. Kontradiksi antara teori dengan praktek adalah wajah buram penegakan hukum saat ini. Peradilan semakin sesak dengan mafia-mafia peradilan dari tingkat penyidikan (kepolisian) sampai dengan putusan (Mahkamah Agung) yang membutuhkan kompleksitas birokrasi pengadilan, waktu, dan biaya tinggi.

Dalam penguatan masyarakat, konsep negara hukum memiliki akar histories dengan demokrasi yang seringkali disebut dengan istilah negara hukum yang demokratis dimana tidak ada warga negara yang berada di atas hukum, dan karenanya setiap warganegara harus patuh dengan hukum. Timbul pertanyaan jika hukum ternyata tidak berpihak terhadap keadilan masyarakat (warganegara) lalu kemudian menolak putusan tersebut apakah warganegara dapat dianggap tidak mentaati hukum, Kemudian mana yang lebih penting keadilan atau penegakan hukum dalam konteks negara hukum? Menurut hemat penulis mengacu pada Lawrence W. Friedman yang mengatakan harus ada tiga elemen yang hadir dalam sistem hukum, yaitu, struktur, substance, dan legal culture elemen struktur adalah manifestasi dalam bentuk lembaga-lembaga (mahkamah agung), elemen substasi berkaitan dengan peraturan-peraturan sesungguhnya, norma-norma dan perilaku orang dalam sistem hukum, terakhir budaya hukum juga merupakan unsur penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum ditaati, dihindarkan dan disalahgunakan, oleh karena itu hukum tanpa budaya hukum seperti ikan mati dalam ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya. Dari implementasi dari sistem tersebut maka diperlukan sebuah pengadilan yang independen, dimana pengadilan menjadi “mulut undang-undang” demi tegaknya keadilan. Hukum harus lepas dari pengaruh politik dimana hukum tidak menjadi symbol kekuasaan dan pengadilan sebagai instrumen negara, walaupun secara fositif dapat dikatakan bahwa hukum merupakan produk politik atau setidaknya ada korelasi antara politik dan hukum. Cardoso yang berangkat dari pengaruh sistem otoriter yang diperintah oleh junta militer atau pemerintahan pseudo demokratis di negara dunia ketiga dan negara-negara komunis pernah mengatakan kekuasaan yudikatif, jika tidak dalam pandangan teoritik ataupun dalam kenyataannya dapat dikontrol oleh kekuasaan eksekutif dalam negara, karena itu jika proses politik berjalan dengan demokratis, maka terbuka lebar muncul hukum yang demokratis. Merujuk pendapat Cardoso Indonesia mempunyai pengalaman buruk mengenai konsep dualisme kekuasaan kehakiman. Penggabungan administrasi dan kekuasaan kehakiman melalui departemen kehakiman pada masa Soeharto adalah kegagalan Dualisme Kekuasaan Kehakiman yang bertujuan membangun kekuasaan hegemoni Soeharto walaupun sebelumnya dalam Pengantar Pemerintah pada Rapat Pleno DPR-GR pada 17 Oktober 1968 oleh Menteri Kehakiman Umar Seno Adji yang mengutip kembali pidato Soeharto tentang komitmen pemerintah untuk tidak mengintervensi kekuasaan kehakiman sebagaimana terjadi pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno Amerika Serikat sendiri yang dianggap negara demokrasi mencatat sebanyak tiga nominasi hakim agung dan Ketua Mahkamah Agung sebagai sejarah perjalanan kekuasaan kehakiman yang berpengaruh terhadap pentas politik negara itu Hal ini adalah perhatian serius bagi Indonesia yang mana menganut negara hukum (rule of law), pemisahan kekuasaan antar lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) demi terciptanya check and balance. Dari pengalaman tersebut sudah saatnya kita membangun kesadaraan hukum yang berkeadilan terhadap warganegara, melihat realita hukum kita dari paradigma Friedman maka struktur hukum Indonesia sekarang yang sedang dilanda krisis kepercayaan sudah saatnya melakukan pembenahan structural secara internal di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sekaligus menjadi hukum yang hidup di masyarakat.

One Comment leave one →
  1. 28/10/2009 8:55 AM

    Dalam pembangunan hukum nasional ada 4 komponen yang harus diperhatikan :
    1.komponen norma hukum dan perundang-undangan
    2.komponen aparat penegak hukum
    3.komponen kesadaran hukum masyarakat
    4.komponenpendidikan hukum.

    oleh karena itu kalau ke-4 komponen ini sudah berjalan dengan lancar,maka keinginan untuk melihat hukum yang berkeadilan di indonesia akan terwujud..

    Terimaksih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: